Headlines News :

Believe to JESUS

Believe to JESUS

DAP PANIYAI Luncurkan Buku Pemerintahan Adat di Tanah Papua


Judul Buku: Mengembalikan Pemerintahan Adat di Tanah Papua; 
Jumlah Halaman: 75 Halaman
 Bab : 5 Bab

 Berbicara tentang Pemerintahan Adat adalah sebuah bagian yang penting dari adat, bicara tentang adat adalah bicara tentang jati diri, berbicara tentang citra diri yang merupakan citra ALLAH, karena itu ALLAH telah memberikan adat yang lengkap bagi Masyarakat Adat Papua; 

Jati diri manusia dalam adat juga diwujudnyatakan dalam pemerintahan adat di Papua, yang di kendalikan juga dengan sistem politik yang menurut Mansoben Josh ada 4 tipe sistem politik tradisional: Bigman, Kerajaan, Ondoafi, campuran; Ada bentuk pemerintahan adat: Oligarkhi dan Aristoktrasi; 

Ada Pandangan dalam agama terhadap adat yang kadang tidak dipahami dengan baik, terutama oleh kita bahwa Yesus memandang penting Adat karena Yesus datang untuk menggenapi hukum taurat (Hukum Adat jaman musa) hal itu terlihat dalam Matius, 5;17-19, hal itu sama juga Nabi Muhamad yang mewariskan tradisi musa; sehingga pemerintahan adat tidak bertentangan dengan agama. Ini penting agar semua pihak memahami baik; 

Ilmuwan koenjaraninggrat budaya ada tiga gejala; Ide, aktivitas dab wujud. Oleh karena itu bahwa pusat pemerintahan adat papua, dalam antropologi adalah wujud kebudayaan Peranan adat bagi agama di Papua sangat besar, karena adanya adat maka ada gereja di tanah papua, dalam, buku Ajaib di Mata Tuhan, F.J Kamma, jelas di tulis peranan, pemerintahan adat seperti; sultan tidore, kepala suku, raja-raja untuk membantu ottow dan geisler serta tilemans untuk menyebarkan agama di Tanah Papua; Kehadiran Agama juga ikut menghadirkan pemerintah, ke daerah misinya, dalam hal ini juga peranan pemerintahan adat seperti;

 raja, kepala suku, ondofolo, tonowi, mananwir, sangat besar karena mereka yang berikan tanah mengawal dan memberikan restu bagi pemerintah di tanah Papua; Pemerintahan adat dahulu, di daerah indonesia lainnya dikenal, di Jawa disebut Desa, Nagari di Minangkabau, Binua di Kalimantan, Negeri di Ambon, di Papua ada namanya, Emawa, Nduni, Obhe,Isorei, ini yang menurut saya disebut pemerintahan adat; 

UU No 5 Tahun 1979 tentang Desa telah menyeragamkan, sesuai dengan nama jawa, hal ini telah mematikan pemerintahan adat yang pernah ada, namun adanya UU 32 tahun 2004, PP No 76 Tahun 2001, PP No.72 tahun 2005 serta UU No 6 Tahun 2014, telah membuka peluang untuk mengembalikan pemerintahan adat; 

Mengembalikan Pemerintahan Adat mesti dimulai di propinsi, dengan adanya regulasi, dan dengan dasar Pasal 18 B Ayat 2 dan UU No. 21 Tahun 2001, perlu dibentuk Badan Urusan Masyarakat Adat atau Biro Pemerintahan Adat. Badan ini akan bertanggung jawab kepada Gubernur, mitra kerja dengan MRP dan DPRP yang diangkat, badan ini akan melaksankana bidang;

 peradilan adat, pemerintahan adat, pemetaan tanah adat, sekolah adat dan pemberdayaan masyarakat adat,dll Buku ini dibedah oleh Dosen UNCEN Jurusan Antropologi, Andreas Goo, S.Sos, M.Si dan Drs. Yerimias Witipo, M.Si, di Aula Susteran Waena Jayapura (30/5) Dalam bedah, Andi Goo mengatakan, buku ini akan menjadi referensi bagi siapa saja agar public mengetahui pergulatan Dewan Adat Papua, karya ini menggambarkan sisi kreatif Dewan Adat Papua, buku ini menawarkan konsep model quartet politika papua, buku ini menawarkan adanya transformasi kebudayaan 


Sumber : http://dewan-adat-paniyai.org

PM, Tonga Menyerukan pemimpin Pasifik bersatu Untuk Mendesak PBB, Masalah HAM di Papua.

'Akilisi Pohiva Perdana Menteri Tonga Foto: Alex Perrottet / RNZ
 Pasifik--Perdana Menteri Tonga menyerukan para pemimpin Pasifik untuk bersatu untuk mendesak intervensi PBB di provinsi Papua, Indonesia dan Papua Barat.
'Akilisi Pohiva mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York tahun lalu bahwa ia harus menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terhadap orang Papua Barat di Indonesia dan mengambil tindakan terhadap "kegiatan brutal dan tidak manusiawi".
Sekarang, menjelang Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia bulan depan, Mr Pohiva meminta para pemimpin Pasifik tidak menghindar dari mengambil sikap bersatu.
Saya akan melakukan apa yang saya lakukan di pertemuan PBB terakhir. Keprihatinan saya adalah bahwa saya hanya ingin negara-negara lain, para pemimpin di Pasifik untuk bergabung dengan saya atau untuk mendukung posisi saya dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam 20 tahun terakhir atau lebih di Papua Barat. "
The Solomon Perdana Menteri Kepulauan Manasye Sogavare juga menyerukan intervensi PBB.

Sumber : http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/310171/tongan-pm-calls-for-solidarity-on-papua-ahead-of-forum

Uskup Suharyo: Gereja Katolik Tolak Hukuman Mati

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Suharyo. (Foto: youtube.com)
JAKARTA,- Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, menyampaikan keprihatinan terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan eksekusi tahap ketiga yang segera dilaksanakan di Lapas Nusakambangan.
Dalam surat yang disampaikan kepada para Imam di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, pada hari Rabu (27/7), Ignatius menegaskan Gereja Katolik menolak hukuman mati.
“Saya pribadi amat sedih setiap kali melihat atau membaca berita mengenai hukuman mati dan eksekusi yang segera akan dilaksanan di Indonesia itu. Bagi saya hukuman mati mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Ignatius Suharyo dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com di Jakarta, hari Rabu (27/7).
Dalam kesempatan itu, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia itu juga mengajak umat Gereja untuk mendoakan terpidana mati yang akan dieksekusi.
“Dalam suasana seperti ini saya mengajak para Imam untuk menjelaskan kepada umat pandangan Gereja mengenai hal ini dan mengajak mereka berdoa untuk para terpidana mati yang akan dieksekusi,” dia menambahkan.
Menolak Hukuman Mati
Uskup Ignatius mengutip Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan “Pembelaan kesejahteraan umum masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian. Karena alasan ini, maka ajaran Gereja sepanjang sejarah mengakui keabsahan hak dan kewajiban dari kekuasan politik yang sah, menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tanpa mengecualikan hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius (KGK 2266).”
Menurut Katekismus ini, hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari penyerang yang tidak berperi-kemanusiaan, cara-cara lain ini lebih dipilih daripada hukuman mati karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama (bdk KGK 2267).
“Di sini terjadi peralihan pandangan Gereja tentang konsep hukuman mati  Gereja. KGK 2267 ini diambil dari ensiklik Paus Yohanes Paulus II Evangelium Vitae,” katanya.
Lebih lanjut, Uskup Ignatius mengatakan dalam ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati tidak dapat didukung keberadaannya.
“Adalah jelas bahwa untuk tercapainya maksud-maksud ini, jenis dan tingkat hukuman harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut: dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Selanjutnya ditegaskan, Namun demikian, dewasa ini, sebagai hasil dari perkembangan yang terus menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus-kasus sedemikian (kasus-kasus yang mengharuskan hukuman mati) adalah sangat langka, jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada,” tulis Ignatius mengacu EV 56.
“Dengan demikian Gereja Katolik menolak hukuman mati,” dia menegaskan.
Ignatius mengatakan, Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI sekarang ini juga sedang meng-advokasi seorang yang sudah dijatuhi hukuman mati dalam kasus yang serupa. Menurut kesaksian keluarga dan saksi-saksi lain, aparat salah menangkap orang.
“Saya minta para Imam semua untuk mengajak seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta berdoa bagi para terpidana mati yang sudah dan akan diekekusi,  juga untuk negara kita dan Gereja di Indonesia,” katanya.
Sementara itu kampanye untuk menghapus hukuman mati di Indonesia akan terus dilancarkan, meskipun kita tahu perjuangan ini akan memakan waktu, tenaga, pengorbanan yang tidak sedikit.
“Kita dukung berbagai komunitas yang dengan gigih, memperjuangkan penghapusan hukuman mati, tanpa kecewa kalau gagal,” katanya.
Doa Umat
Dalam suratnya, Ignatius juga melampirkan  doa yang dapat dipanjatkan di seluruh Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta dalam “Doa Umat Pada Hari Minggu” setelah eksekusi mati dilaksanakan.
“Kita tetap berdoa, agar segera dijalankan moratorium eksekuai mati dan selanjutnya hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia,” katanya.
Berikut usul doa umat itu:
Imam (I): PadaMu, ya Allah kehidupan, kami mengarahkan hati untuk mendapatkan kekuatan dan andalan dalam kebimbangan kami, untuk memperoleh terang kalau kami buta, kecewa dan marah, untuk dapat menghirup perikemanusiaan dalam perseteruan kami.
Lektor (L): Ya Allah, dari kelimpahan hidup-Mu Engkau menciptakan segala yang hidup.
Umat (U): Bangkitkanlah tanggungjawab kami untuk memelihara kehidupan dan mengalahkan kekerasan.
L: Ya Allah, dengan tekun dan setia Engkau berbagi kehidupan dengan umat manusia; dan Yesus, utusan-Mu, Engkau bangkitkan, setelah Dia dihukum oleh bangsa-Nya dan dieksekusi oleh yang berkuasa.
U: Gerakkanlah kebersamaan kami dengan solidaritas dan jiwailah pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka mempersatukan kami, tanpa mengorbankan hidup siapa pun.
L: Ya Allah, Engkau menggairahkan umat-Mu menjadi pembawa kabar gembira dan penjaring dalam lingkungan persaudaraan.
U: Semoga dengan kekuatan-Mu, jemaat beriman menjadi tempat terbuka dan mampu memberi maaf kepada saudara-saudara yang bersalah dan para pemimpin umat menjadi pembela dan pendamping mereka yang terhukum.
L: Ya Allah, dengan mengenakan hukuman mati, negara kami mau melawan semua ulah yang memusnahkan hidup dan merusak perikemanusiaan. Namun tindakan ini tidak menyelesaikan masalah-masalah kami dan hanya menambahkan kekerasan.
U: Bimbinglah kami, para warga dan para pemimpin, untuk menemukan dan menempuh jalan persaudaraan untuk semua.
L: Ya Allah yang kekal, demi hukum positif, sesama kami harus meninggalkan kami dan meninggal dunia karena dihukum mati.
U: Ya Allah yang adil, sambutlah mereka semua dalam keadilan-Mu dan penuhilah hidup mereka dengan kemuliaan-Mu.
I: Demikianlah permohonan kami, ya Allah, demi Yesus Kristus yang taat sampai mati di salib dan yang Engkau tinggikan di sisi-Mu, menjadi pengantara kami dan semua orang.
U:  Amin.
Uskup Keuskupan Agung Jakarta itu juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama para Rama yang turut menyebarluaskan keprihatinan dan pandangan Gereja terhadap hukuman mati di Indonesia.
“Semoga hidup manusia semakin dihormati dan martabatnya semakin dijunjung tinggi. Hanya dengan dasar hormat terhadap kehidupan dan martabat manusia, keadaban publik akan dapat dibangun,” katanya.
SUMBER--SatuHarapan.Com 

Pemimpin Pembebasan Papua Kunjungi Selandia Baru Bulan Ini

Benny Wenda (tengah) saat kampanye Papua Barat di Auckland University of Technology Pacific Media Centre pada 2013 dengan PMC director professor David Robie (kiri) dan jurnalis Papua New Guinea Henry Yamo. (Foto: asiapacificreport.nz)
LONDON,- Juru bicara Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Benny Wenda, akan mengunjungi Selandia Baru antara 23 Agustus dan 1 September 2016 mendatang.
Menurut agenda, kunjungan pemimpin ULMWP tersebut untuk mencari dukungan kampanye keadilan dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Menurut asiapacificreport.nz, Wenda akan disambut ke Orakei Marae pada saat kedatangan dan diundang untuk berbicara kepada masyarakat Ngati Whatua Orakei whanau sebelum melakukan perjalanan ke pusat-pusat utama lainnya di seluruh negeri untuk menemui anggota parlemen, perwakilan suku Iwi, kelompok hak asasi manusia, kelompok gereja, mahasiswa, dan pemuda.
Kunjungan terakhir Wenda ke Selandia Baru pada 2013 mendapat penolakan dari Ketua Parlemen, David Carter, yang menolak Benny Wenda diberi kesempatan untuk berbicara di Parlemen.
Namun, kali ini dengan semakin besarnya dukungan anggota parlemen pendukung Papua Barat, diharapkan ia akan menerima penerimaan yang lebih menggembirakan dari perwakilan Pemerintah.
Pada tahun 2013 juga, Benny Wenda mengunjungi Pacific Media Centre dan diwawancarai oleh wartawan Papua New Guinea, Henry Yamo.
Hukuman Berat
Dalam laporan Asia Pacific Report,  orang Papua yang menentang tindakan kekerasan justru dicap "separatis" dan berisiko mendapat hukuman berat di bawah hukum makar dan penghasutan di Indonesia.
Benny Wenda ditangkap pada 2002 oleh pihak berwenang Indonesia karena diduga memimpin demonstrasi kemerdekaan. Ia disiksa, ditahan di sel isolasi, dan menghadapi 25 tahun penjara.
Rumor yang beredar bahwa ia mungkin akan dibunuh, tetapi Wenda lolos dan diberikan suaka politik di Inggris.
Sekarang dia tanpa lelah melakukan advokasi untuk kaumnya, bepergian di seluruh Pasifik, Afrika, dan Eropa mencari dukungan untuk Papua Barat terus berkembang.
Benny Wenda ke depan akan bertemu dengan gelombang baru aktivis Maori dan Pasifika di Aotearoa (nama lain dari negara Selandia Baru) dan bertemu dengan anggota Selandia Baru dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat.
The International Parliamentarians for West Papua bertemu pada bulan Mei 2016 dan memutuskan untuk memanggil utusan internasional untuk mengawasi perjuangan kemerdekaan di Papua Barat.
Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Parlemen, Westminster, dihadiri oleh anggota parlemen dari wilayah Pasifik dan Inggris termasuk Jeremy Corban dan Samuela 'Akilisi Pohiva, Perdana Menteri Tonga.
sumber--
SatuHarapan.Com 

Ini Hasil Pertemuan Pemprov, DPR Papua Dan Kapolda DIY: Apa Kata Kapolda DIY

Pertemuan Pemprov, DPR Papua dan Kapolda DIY Pada Rabu, (27/07/16) 
Jayapura – Kasus mahasiswa Papua yang kulia di Yogyakarta sangat serius. Karena serius, Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua telah datang di Yogyakarta untuk melihat langsung dan mengambil data baik dari mahasiswa Papua dan dari pihak Kepolisian di DIY Yogyakarta.

Ini hasil pertemuan Pemprov, DPR Papua dan Kapolda DIY Yogyakarta: Kata Kapolda DIY Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayatdalam dalam pertemuan ini, pada Rabu, (27/06/17) di Yogyakarta.

Kapolda menyesal dengan kasus Yogyakarta yang sudah menjadi konsumsi politik bagi pihak-pihak yang tidak bertanggjawab. Kapolda bantah semua data di media sosial (MEDSOS), media online, media masa yang beredar masalah pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I jalan Kusuma Negara No.119 pada tanggal 14-16 Juli 2016 adalah salah satu yang tidak benar. 

Data itu, lanjut Wahyu, memutarbalikan fakta, itu kerja LSM yang selalu menjual Negara. Juga ada keterlibatan pihak ke tiga atau asing. Sehingga siapa yang menjadi otaknya kami sedang dalam penyelidikan.

Kapolda bicara, polisi justru datang hanya melakukan pengaman jangan sampai terjadi bentrok antara ormas NKRI Harga Mati dan kelompok mahasiswa yang mau melakukan kegiatan separatis.

Kapolda bicara, Yogyakarta aman untuk semua orang, termasuk juga orang Papua dan mahasiswa Papua. Saya jamin, saya jamin. Kecuali mereka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan separatis, makar yaitu tuntutan Papua Merdeka. Kami tetap bertindak.
 

Google+

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. AMUGI KIBAH - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger