Headlines News :

Believe to JESUS

Believe to JESUS

PM, Tonga Menyerukan pemimpin Pasifik bersatu Untuk Mendesak PBB, Masalah HAM di Papua.

'Akilisi Pohiva Perdana Menteri Tonga Foto: Alex Perrottet / RNZ
 Pasifik--Perdana Menteri Tonga menyerukan para pemimpin Pasifik untuk bersatu untuk mendesak intervensi PBB di provinsi Papua, Indonesia dan Papua Barat.
'Akilisi Pohiva mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York tahun lalu bahwa ia harus menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terhadap orang Papua Barat di Indonesia dan mengambil tindakan terhadap "kegiatan brutal dan tidak manusiawi".
Sekarang, menjelang Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia bulan depan, Mr Pohiva meminta para pemimpin Pasifik tidak menghindar dari mengambil sikap bersatu.
Saya akan melakukan apa yang saya lakukan di pertemuan PBB terakhir. Keprihatinan saya adalah bahwa saya hanya ingin negara-negara lain, para pemimpin di Pasifik untuk bergabung dengan saya atau untuk mendukung posisi saya dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam 20 tahun terakhir atau lebih di Papua Barat. "
The Solomon Perdana Menteri Kepulauan Manasye Sogavare juga menyerukan intervensi PBB.

Sumber : http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/310171/tongan-pm-calls-for-solidarity-on-papua-ahead-of-forum

Uskup Suharyo: Gereja Katolik Tolak Hukuman Mati

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Suharyo. (Foto: youtube.com)
JAKARTA,- Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, menyampaikan keprihatinan terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan eksekusi tahap ketiga yang segera dilaksanakan di Lapas Nusakambangan.
Dalam surat yang disampaikan kepada para Imam di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, pada hari Rabu (27/7), Ignatius menegaskan Gereja Katolik menolak hukuman mati.
“Saya pribadi amat sedih setiap kali melihat atau membaca berita mengenai hukuman mati dan eksekusi yang segera akan dilaksanan di Indonesia itu. Bagi saya hukuman mati mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Ignatius Suharyo dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com di Jakarta, hari Rabu (27/7).
Dalam kesempatan itu, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia itu juga mengajak umat Gereja untuk mendoakan terpidana mati yang akan dieksekusi.
“Dalam suasana seperti ini saya mengajak para Imam untuk menjelaskan kepada umat pandangan Gereja mengenai hal ini dan mengajak mereka berdoa untuk para terpidana mati yang akan dieksekusi,” dia menambahkan.
Menolak Hukuman Mati
Uskup Ignatius mengutip Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan “Pembelaan kesejahteraan umum masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian. Karena alasan ini, maka ajaran Gereja sepanjang sejarah mengakui keabsahan hak dan kewajiban dari kekuasan politik yang sah, menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tanpa mengecualikan hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius (KGK 2266).”
Menurut Katekismus ini, hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari penyerang yang tidak berperi-kemanusiaan, cara-cara lain ini lebih dipilih daripada hukuman mati karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama (bdk KGK 2267).
“Di sini terjadi peralihan pandangan Gereja tentang konsep hukuman mati  Gereja. KGK 2267 ini diambil dari ensiklik Paus Yohanes Paulus II Evangelium Vitae,” katanya.
Lebih lanjut, Uskup Ignatius mengatakan dalam ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati tidak dapat didukung keberadaannya.
“Adalah jelas bahwa untuk tercapainya maksud-maksud ini, jenis dan tingkat hukuman harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut: dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Selanjutnya ditegaskan, Namun demikian, dewasa ini, sebagai hasil dari perkembangan yang terus menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus-kasus sedemikian (kasus-kasus yang mengharuskan hukuman mati) adalah sangat langka, jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada,” tulis Ignatius mengacu EV 56.
“Dengan demikian Gereja Katolik menolak hukuman mati,” dia menegaskan.
Ignatius mengatakan, Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI sekarang ini juga sedang meng-advokasi seorang yang sudah dijatuhi hukuman mati dalam kasus yang serupa. Menurut kesaksian keluarga dan saksi-saksi lain, aparat salah menangkap orang.
“Saya minta para Imam semua untuk mengajak seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta berdoa bagi para terpidana mati yang sudah dan akan diekekusi,  juga untuk negara kita dan Gereja di Indonesia,” katanya.
Sementara itu kampanye untuk menghapus hukuman mati di Indonesia akan terus dilancarkan, meskipun kita tahu perjuangan ini akan memakan waktu, tenaga, pengorbanan yang tidak sedikit.
“Kita dukung berbagai komunitas yang dengan gigih, memperjuangkan penghapusan hukuman mati, tanpa kecewa kalau gagal,” katanya.
Doa Umat
Dalam suratnya, Ignatius juga melampirkan  doa yang dapat dipanjatkan di seluruh Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta dalam “Doa Umat Pada Hari Minggu” setelah eksekusi mati dilaksanakan.
“Kita tetap berdoa, agar segera dijalankan moratorium eksekuai mati dan selanjutnya hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia,” katanya.
Berikut usul doa umat itu:
Imam (I): PadaMu, ya Allah kehidupan, kami mengarahkan hati untuk mendapatkan kekuatan dan andalan dalam kebimbangan kami, untuk memperoleh terang kalau kami buta, kecewa dan marah, untuk dapat menghirup perikemanusiaan dalam perseteruan kami.
Lektor (L): Ya Allah, dari kelimpahan hidup-Mu Engkau menciptakan segala yang hidup.
Umat (U): Bangkitkanlah tanggungjawab kami untuk memelihara kehidupan dan mengalahkan kekerasan.
L: Ya Allah, dengan tekun dan setia Engkau berbagi kehidupan dengan umat manusia; dan Yesus, utusan-Mu, Engkau bangkitkan, setelah Dia dihukum oleh bangsa-Nya dan dieksekusi oleh yang berkuasa.
U: Gerakkanlah kebersamaan kami dengan solidaritas dan jiwailah pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka mempersatukan kami, tanpa mengorbankan hidup siapa pun.
L: Ya Allah, Engkau menggairahkan umat-Mu menjadi pembawa kabar gembira dan penjaring dalam lingkungan persaudaraan.
U: Semoga dengan kekuatan-Mu, jemaat beriman menjadi tempat terbuka dan mampu memberi maaf kepada saudara-saudara yang bersalah dan para pemimpin umat menjadi pembela dan pendamping mereka yang terhukum.
L: Ya Allah, dengan mengenakan hukuman mati, negara kami mau melawan semua ulah yang memusnahkan hidup dan merusak perikemanusiaan. Namun tindakan ini tidak menyelesaikan masalah-masalah kami dan hanya menambahkan kekerasan.
U: Bimbinglah kami, para warga dan para pemimpin, untuk menemukan dan menempuh jalan persaudaraan untuk semua.
L: Ya Allah yang kekal, demi hukum positif, sesama kami harus meninggalkan kami dan meninggal dunia karena dihukum mati.
U: Ya Allah yang adil, sambutlah mereka semua dalam keadilan-Mu dan penuhilah hidup mereka dengan kemuliaan-Mu.
I: Demikianlah permohonan kami, ya Allah, demi Yesus Kristus yang taat sampai mati di salib dan yang Engkau tinggikan di sisi-Mu, menjadi pengantara kami dan semua orang.
U:  Amin.
Uskup Keuskupan Agung Jakarta itu juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama para Rama yang turut menyebarluaskan keprihatinan dan pandangan Gereja terhadap hukuman mati di Indonesia.
“Semoga hidup manusia semakin dihormati dan martabatnya semakin dijunjung tinggi. Hanya dengan dasar hormat terhadap kehidupan dan martabat manusia, keadaban publik akan dapat dibangun,” katanya.
SUMBER--SatuHarapan.Com 

Pemimpin Pembebasan Papua Kunjungi Selandia Baru Bulan Ini

Benny Wenda (tengah) saat kampanye Papua Barat di Auckland University of Technology Pacific Media Centre pada 2013 dengan PMC director professor David Robie (kiri) dan jurnalis Papua New Guinea Henry Yamo. (Foto: asiapacificreport.nz)
LONDON,- Juru bicara Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Benny Wenda, akan mengunjungi Selandia Baru antara 23 Agustus dan 1 September 2016 mendatang.
Menurut agenda, kunjungan pemimpin ULMWP tersebut untuk mencari dukungan kampanye keadilan dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Menurut asiapacificreport.nz, Wenda akan disambut ke Orakei Marae pada saat kedatangan dan diundang untuk berbicara kepada masyarakat Ngati Whatua Orakei whanau sebelum melakukan perjalanan ke pusat-pusat utama lainnya di seluruh negeri untuk menemui anggota parlemen, perwakilan suku Iwi, kelompok hak asasi manusia, kelompok gereja, mahasiswa, dan pemuda.
Kunjungan terakhir Wenda ke Selandia Baru pada 2013 mendapat penolakan dari Ketua Parlemen, David Carter, yang menolak Benny Wenda diberi kesempatan untuk berbicara di Parlemen.
Namun, kali ini dengan semakin besarnya dukungan anggota parlemen pendukung Papua Barat, diharapkan ia akan menerima penerimaan yang lebih menggembirakan dari perwakilan Pemerintah.
Pada tahun 2013 juga, Benny Wenda mengunjungi Pacific Media Centre dan diwawancarai oleh wartawan Papua New Guinea, Henry Yamo.
Hukuman Berat
Dalam laporan Asia Pacific Report,  orang Papua yang menentang tindakan kekerasan justru dicap "separatis" dan berisiko mendapat hukuman berat di bawah hukum makar dan penghasutan di Indonesia.
Benny Wenda ditangkap pada 2002 oleh pihak berwenang Indonesia karena diduga memimpin demonstrasi kemerdekaan. Ia disiksa, ditahan di sel isolasi, dan menghadapi 25 tahun penjara.
Rumor yang beredar bahwa ia mungkin akan dibunuh, tetapi Wenda lolos dan diberikan suaka politik di Inggris.
Sekarang dia tanpa lelah melakukan advokasi untuk kaumnya, bepergian di seluruh Pasifik, Afrika, dan Eropa mencari dukungan untuk Papua Barat terus berkembang.
Benny Wenda ke depan akan bertemu dengan gelombang baru aktivis Maori dan Pasifika di Aotearoa (nama lain dari negara Selandia Baru) dan bertemu dengan anggota Selandia Baru dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat.
The International Parliamentarians for West Papua bertemu pada bulan Mei 2016 dan memutuskan untuk memanggil utusan internasional untuk mengawasi perjuangan kemerdekaan di Papua Barat.
Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Parlemen, Westminster, dihadiri oleh anggota parlemen dari wilayah Pasifik dan Inggris termasuk Jeremy Corban dan Samuela 'Akilisi Pohiva, Perdana Menteri Tonga.
sumber--
SatuHarapan.Com 

Ini Hasil Pertemuan Pemprov, DPR Papua Dan Kapolda DIY: Apa Kata Kapolda DIY

Pertemuan Pemprov, DPR Papua dan Kapolda DIY Pada Rabu, (27/07/16) 
Jayapura – Kasus mahasiswa Papua yang kulia di Yogyakarta sangat serius. Karena serius, Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua telah datang di Yogyakarta untuk melihat langsung dan mengambil data baik dari mahasiswa Papua dan dari pihak Kepolisian di DIY Yogyakarta.

Ini hasil pertemuan Pemprov, DPR Papua dan Kapolda DIY Yogyakarta: Kata Kapolda DIY Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayatdalam dalam pertemuan ini, pada Rabu, (27/06/17) di Yogyakarta.

Kapolda menyesal dengan kasus Yogyakarta yang sudah menjadi konsumsi politik bagi pihak-pihak yang tidak bertanggjawab. Kapolda bantah semua data di media sosial (MEDSOS), media online, media masa yang beredar masalah pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I jalan Kusuma Negara No.119 pada tanggal 14-16 Juli 2016 adalah salah satu yang tidak benar. 

Data itu, lanjut Wahyu, memutarbalikan fakta, itu kerja LSM yang selalu menjual Negara. Juga ada keterlibatan pihak ke tiga atau asing. Sehingga siapa yang menjadi otaknya kami sedang dalam penyelidikan.

Kapolda bicara, polisi justru datang hanya melakukan pengaman jangan sampai terjadi bentrok antara ormas NKRI Harga Mati dan kelompok mahasiswa yang mau melakukan kegiatan separatis.

Kapolda bicara, Yogyakarta aman untuk semua orang, termasuk juga orang Papua dan mahasiswa Papua. Saya jamin, saya jamin. Kecuali mereka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan separatis, makar yaitu tuntutan Papua Merdeka. Kami tetap bertindak.

Merespons Sorotan Pelanggaran HAM

 ,AMUGI KIBAH- Masalah pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia kembali disorot, bahkan oleh pihak-pihak dalam jaringan internasional. Meskipun laporan-laporan itu belum menjadi tekanan yang nyata bagi Indonesia, tampaknya kita tidak bisa mengabaikan begitu saja.
Yang pertaman ada laporan tentang pelanggaraan HAM di Papua yang disampaikan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan lalu. Dan kemudian muncul pernyataan dari panel hakim International People's Tribunal on Crimes Against Humanity (IPT1965) di den Haag, Belanda.
Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai, pada bulan Juni mengangkat tindakan represif pemerintah Indonesia di Papua sebagai salah satu contoh ancaman bagi hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
Dia bahkan menyamakan represi Indonesia di Papua dengan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Tibet dan Uighur, juga yang dilakukan pemerintah India dan Mauritania terhadap masyarakat dengan kasta yang lebih rendah di negara mereka.
Sedangkan pada Juli ini, IPT1965 menyebutkan Negara Indonesia harus bertanggung jawab atas terjadinya "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" selama pembantaian oleh barisan anti komunis terkait peristiwa 1965.
Panel hakim itu dalam keputusannya menyebutkan Indonesia bertanggung jawab setelah mereka mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan mendengarkan semua kesaksian para saksi yang dihadirkan. "Negara Indonesia juga dinyatakan bersalah telah menghilangkan kewarganegaraan terhadap ribuan orang. Ini juga bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata pernyataan itu.
 Dua hal itu sekadar cotoh dari berbagai catatan pelanggaran HAM di Indonesia yang pernah disebutkan oleh sejumlah lembaga di dalam negeri maupun lembaga internasional.
Respons Pemerintah Indonesia
Berbagai kalangan menyebutkan bahwa IPT165 bukanlah pengadilan, dan juga tidak resmi seperti Pengadilan Krisminal Internasional (ICC) yang di bawah naungan PBB. Oleh karena itu, keputusan itu tidak mengikat bagi Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyatakan sikap Indonesia yang tidak akan mendengarkan apa yang menjadi hasil putusan IPT1965 tersebut.
Alasannya Indonesia tidak memiliki hubungan dengan IPT165 dan Indonesia memiliki sistem hukum sendiri, sehingga tidak perlu mengikuti sistem hukum dari pihak manapun selain Pemerintah Indonesia.
Namun di sisi lain, dalam kasus pelanggaran HAM Papua, pernyataan datang dari dalam negeri maupun jaringan internasional dan luar negeri yang tidak bisa diabaikan hanya karena itu tidak resmi. Pernyataan secera umum menyebutkan agar pemerintah Indonesia menyelesaikannya dengan segera.
Terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Pelapor Khusus dari PBB, Indonesia tentunya tidak bisa beralasan bahwa itu bukan lembaga resmi. Apalagi masalah HAM di Papua banyak dibicarakan dalam forum internasional.
Cakrawala Yang Lebih Luas
Oleh karena itu, pijakan kita dalam merespons masalah HAM ini sebaiknya tidak sekadar  pada apakah pernyataan-pernyataan itu dikeluarkan oleh lembaga resmi atau tidak resmi, atau keputusan itu mengikat atau tidak mengikat terhadap Indonesia. Sebab, pernyataan yang dikeluarkan itu mengindikasikan adanya rekognisi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.
Seperti kita ketahui bahwa masalah-masalah pelanggaran HAM di suatu negara sering menjadi sorotan luas dari dalam negeri maupun internasional. Lepas kita setuju atau tidak, pelanggaran HAM sering dijadikan alasan untuk melakukan tekanan, setidaknya menjadi hambatan dalam membangun hubungan diplomatik dan perdagangan.
Praktik perlindungan dan penegakan HAM di suatu negara dimasukan dalam instrumen untuk memutuskan kerja sama antar negara, termasuk dalam ekonomi dan investasi, bahkan menjasi syarat dalam keanggotaan sebuah blok multilateral.
Indonesia sendiri dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam (OKI) di Jakarta menggunakan mekanisme perdagangan dalam memprotes pelanggaran HAM Israel terhadap Palestina. Keputusan OKI antara lain menganjurkan memboikot produk Israel, terutama yang bahan bakunya berasal dari wilayah pendudukan.
Oleh karena itu, masalah pelanggaran HAM yang disebutkan terjadi di Indonesia, juga harus dilihat dalam cakrawala yang lebih luas dalam tata pergaulan internasional. Dan ini tidak bisa diabaikan, karena nyaris tidak akan bisa suatu negara hidup dalam ketertutupan di tengah dinamika relasi internasional.
Menanggapi adanya pernyataan dan tuntutan terkait pelanggaran HAM di Indonesia, kita tidak bisa menghapuskannya hanya dengan meniru burung unta membenamkan kepala ke pasir, seolah-olah tidak ada, atau hanya karena lembaga yang menyatakan tidak ‘’powerfull’’.
Yang diperlukan sekarang justru kita perlu menata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik, yang mencegah terulangnya pelanggaran HAM. Dan secara paralel dengan membangun negara yang menjunjung HAM, ada tindakan nyata yang serius untuk memulihkan warga bangsa dari pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu.
Hanya hal itu yang akan membuat pihak manapun tidak mampu menyoroti Indonesia dalam masalah HAM. Menyepelekan laporan dan pernyataan, tampaknya bukan obat untuk membungkam hal itu, sebaliknya justru akan mendorong mereka bersuara lebih keras.
sumber--
SatuHarapan.Com 

Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah

Pengepungan asrama mahasiswa di Yogya tak bisa dianggap sepele.
Berkibarlah benderaku (foto: istimewa)
SATUHARAPAN.COM – Dalam bukunya Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, Peter Carey mencatat istilah yang digunakan Sukarno dalam pidato 17 Agustus terakhirnya (1966), ”Jas Merah” (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah).   Sejarawan Inggris, yang melakukan penelitian selama 30 tahun ini, menggambarkan kehidupan Pangeran Diponegoro sejak kecil dalam asuhan nenek buyutnya di Tegalrejo sampai masa pengasingan dan meninggalnya di Makasar.
Membaca sejarah adalah mempelajari asal dan sebab yang terjadi pada diri kita.  Dalam bukunya, Peter Carey menggarisbawahi posisi Tionghoa yang diatur sedemikian rupa oleh penjajah sebagai bandar cukai. ”Orang Tionghoa sendiri pada dasarnya bukanlah penindas.  Sebelum pemerintah Belanda pasca 1816 menaikkan tuntutan fiskalnya ke tingkat yang tidak bisa ditoleransi lagi, beberapa orang Tionghoa seperti Lib Sing, penyewa tanah kerajaan di Wirosobo, Jawa Timur, dilaporkan sebagai majikan yang lembut dan murah hati… Apa yang berubah  dalam periode pasca 1816 bukanlah karakter orang Tionghoa, tetapi karakter rezim fiskal yang mereka layani.  Dan untuk soal ini pemerintah kolonial Belanda pasca 1816 harus bertanggung jawab penuh” (hlm. 234-236).
Carey juga mencatat serbuan Keraton Yogya oleh Inggris pada 19-20 Juni 1812: ”Tentara Inggris dan Sepoy, juga orang-orang Notokusumo menyebar mengepung keraton, beberapa dari mereka membawa tangga-tangga bambu yang disiapkan oleh Kapitan Cina, Tan Jing Sing, tokoh masyarakat Tionghoa di Yogya yang mendukung serbuan Inggris, dan inilah yang kelak menimbulkan sentimen anti Tionghoa yang kuat di Yogya” (hlm. 167).
Hal inilah yang menjawab beberapa pertanyaan dalam diri saya ketika seorang teman mengatakan begitu berbedanya suasana kesukuan Tionghoa di Jawa dan daerah asalnya, yaitu Manado.  Peninggalan masa lalu yang berupa sejarah adalah hal yang membentuk situasi saat ini.
Carey sendiri mengatakan bahwa dia sempat terpukul ketika membaca buku karangan James Dunn berjudul Timor: A People Betrayed.  Dia merasa apa yang terjadi di Timor tidak jauh berbeda dengan yang dialami masyarakat Jawa di awal abad ke-19 di bawah kepemimpinan Daendels, Raffles, dan Pemerintah Belanda pasca 1816.
Membaca sejarah membuat kita bercermin akan masa lalu, supaya belajar menghadapi masa depan.  Munculnya Sang Ratu Adil adalah karena ketidakadilan yang terjadi.  Tidak dapat dipungkiri saat ini kita sedang menghadapi kesenjangan rasa adil  yang dirasakan saudara kita di Papua, pengepungan asrama mahasiswa Papua yang terjadi di Yogya beberapa waktu lalu tidak bisa dianggap sepele. 
Dapatkah kita bercermin dari sejarah? Bukankah pepatah mengatakan bahwa keledai bodoh tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya? Untuk itu tepatlah yang dikatakan Sang Proklamator, ”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!”

suber: 

Gubernur Papua Kirim Utusan Terkait Rencana Mahasiswa Tinggalkan Yogyakarta



Fabio Maria Lopes CostaKetua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Angelo Wake Kako

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua telah mengirim utusan bersama DPRD setempat ke Yogyakarta. Hal ini terkait rencananya seluruh mahasiswa Papua meninggalkan Yogyakarta karena merasa tak aman.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Papua Hery Dosinaen saat ditemui seusai menghadiri Rakernas Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) di Jayapura, Senin (25/7/2016).
Hery menuturkan, Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri yang mengutus perwakilan ke Yogyakarta untuk membicarakan masalah jaminan keamanan bagi para mahasiswa yang menuntut ilmu di sana.
"Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengatasi masalah anak-anak Papua yang menuntut ilmu di Yogyakarta," kata Hery.
Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) Angelo Wake Kako menyatakan, pemerintah Indonesia telah gagal menjamin keamanan bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Yogyakarta.
Pernyataan Angelo terkait rencana Aliansi Mahasiswa Papua yang berencana meninggalkan Papua karena merasa keamanannya tak terjamin.
Hal ini mereka rasakan setelah aksi pengepungan dan penangkapan mahasiswa di Asrama Papua yang hendak menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menuntut masuknya organisasi United Liberation Movement for West Papua dalam perkumpulan negara Melanesia (MSG) oleh aparat keamanan dan sejumlah ormas pada 15 Juli 2016.
Saat itu ditemui di sela acara Rakernas PMKRI di Jayapura, Senin (25/7/2016), Angelo menyatakan bahwa jika mahasiswa Papua pergi dari Yogyakarta, hal itu menjadi pukulan telak bagi negara.
"Terbukti negara telah gagal memberikan rasa aman bagi warganya di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodoharus menangani masalah ini agar tak meluas," kata pria asal Ende, Nusa Tenggara Timur itu.
Ia pun menyatakan, pendekatan represif untuk penanganan berbagai gejolak di Papua sudah ketinggalan zaman.
"Negara ini sudah keliru apabila tetap menggunakan langkah represif untuk meredam aksi massa di Papua. Kami mendesak pemerintah untuk memberikan keamanan bagi mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta," kata Angelo.

Sementara itu Pastor John Jonga, salah satu penggiat masalah HAM diPapua menyatakan, keluarnya mahasiswa Papua dari Yogyakarta adalah ancaman bagi Indonesia di mata publik internasional. Sebab, tak ada lagi jaminan keamanan dari negara atas warga Papua yang menuntut ilmu di Yogyakarta.
"Apabila Presiden Joko Widodo tidak turun tangan mengatasi masalah ini, maka mahasiswa Papua di wilayah Indonesia lainnya juga akan mengambil sikap yang sama," tutur John.
 

Google+

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. AMUGI KIBAH - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger